Thursday, February 2, 2017
Fraksi Partai Demokrat akan mengusulkan hak angket untuk menyelidiki masalah penyadapan pembicaaran telefon antara Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin.
Hal itu menyusul tindakan yang dilakukan Gubernur nonakrif DKI jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya saat persidangan perkara penistaan agama di mana mereka mengklaim memiliki data dan bukti pembicaraan antara SBY dan Maruf Amin.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menilai skandal penyadapan itu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan UU ITE dan telah berdampak luas dan sistemik terhadap kepentingan masyarakat.
"Di sisi lain Komisi III DPR penyadapan yang ilegal tersebut dianggap meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan warga masyarakat.
Sesama anak bangsa saling curiga, saling mematai, dan berprasangka buruk dan tentu saja mengganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan instabilitas politik," ujar Benny dalam keterangan persnya, Kamis (2/2/2017).
Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III itu mengatakan, melalui hak angket, DPR sebagai fungsi pengawasan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang melakukan dan apa sebenarnya yang menjadi motif dilakukan penyadapan.
"Tindakan memata-matai dan tindakan menyadap pembicaraan lawan politik dengan motif politik adalah kejahatan berat. Oleh sebab itu, DPR dengan hak angket meminta pertanggungjawaban pemerintah," jelas Benny.
"Memata-matai kegiatan lawan politik dengan melakukan penyadapan pembicaraan dan kegiatan guna mengetahui strategi politik lawan adalah kejahatan yang merusak demokrasi di negara yang beradab," lanjut Benny.
Menurut Benny, data yang diungkapkan Ahok dan kuasa hukumnya membuktikan telah terjadi penyadapan. Namun, belum diketahui data transkrip tersebut apakah hasil penyadapan yang dilakukan sendiri atau dilakukan institusi negara.
"Ditengarai data transkrip tersebut berada dari institusi negara dan patut diduga telah terjadi konspirasi jahat guna menjatuhkan lawan politik yang pada saat ini berada di luar pemerintahan," ucapnya.
Benny mengungkapkan, usulan hak angket kini tengah dipersiapkan dan segera akan diajukan kepada pimpinan dewan. Fraksi Demokrat kini sedang mengumpulkan dukungan dari wakil rakyat yang berasal dari sembilan fraksi lainnya yang ada di DPR. "Kami akan cari minimal 25 anggota dengan lebih dari satu fraksi," tukasnya.
Tunjukkan kemahiran bemain poker anda, bersama dengan jutaan member lainnya di
1
ID bisa bermain 4 Game ( Texas Poker, Domino, Ceme dan Capsa susun).
Jika anda tertarik untuk mendaftar, anda bisa mengisi kode berikut untuk
memenuhi kolom referal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment