Monday, February 13, 2017
On 9:42 PM by ameliatan in AGEN DOMINO QQ ONLINE, AGEN POKER, BANDAR CEME ONLINE, CAPSA SUSUN, SOLUSI JUDI POKER ONLINE TERBAIK No comments
PAN, PKS, Partai Gerindra dan Demokrat telah berhasil mengumpulkan 90 tanda tangan untuk menggunakan hak angket kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal, status Ahok saat ini sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, jumlah dukungan itu sudah cukup untuk membentuk pansus hak angket 'Ahok Gate'.
"Kami empat komisi ada 93 kalau enggak salah yang tanda tangan dan itu sudah lebih dari cukup sebagai sebuah usulan untuk hak angket. Menurut saya kalau ini nanti disepakati oleh mayoritas anggota DPR ini bisa menjadi satu pansus," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mendapat penjelasan soal dasar hukum yang pasti soal mekanisme pemberhentian Ahok. Fadli menilai fatwa Mahkamah Agung (MA) tidak ada kaitannya dengan usulan hak angket.
Fatwa MA, kata Fadli, bersifat tidak mengikat dan tidak ada aturan hukum harus diikuti. Lagi pula, hak angket hanya sebuah upaya pengawasan dari DPR terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Dan dalam pengembalian status Ahok, pihaknya menilai pemerintah telah melanggar UU.
"Fatwa MA kan bukan urusan kita, fatwa MA juga tidak mengikat, tidak punya ikatan hukum. Ini juga proses politik untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam hal ini adalah pelaksanaan dari sebuah UU dan yang mengusulkan Ahok Gate ini berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu UU," tegasnya.
Fadli membantah bila usulan hak angket ini hanya manuver politik untuk menjegal pemenangan Ahok di Pilgub DKI. Menurutnya, ada masalah lebih besar dari sekedar Ahok dan Pilgub DKI, yakni dugaan pelanggaran UU oleh pemerintah.
"Iya lebih dari urusan Ahok, menurut saya ini bukan persoalan Pilkada ini persoalan UU. Iya, pelanggaran UU jelas," tutupnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat, PAN dan PKS menyerahkan berkas persetujuan angket. Fraksi Partai Gerindra telah lebih dulu mengumpulkan dukungan atas usulan angket. Penyerahan berkas persetujuan angket tersebut langsung diterima oleh tiga pimpinan DPR yakni, Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Agus Hermanto.

Tunjukkan kemahiran bemain poker anda, bersama dengan jutaan member lainnya di
1 ID bisa bermain 4 Game ( Texas Poker, Domino, Ceme dan Capsa susun). Jika anda tertarik untuk mendaftar, anda bisa mengisi kode berikut untuk memenuhi kolom referal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Search
Popular Posts
Recent Posts
Categories
Sample Text
Blog Archive
-
▼
2017
(100)
-
▼
February
(22)
- RAWAN DIGAGALKAN, MASYARAKAT DIMINTA IKUT AWASI US...
- ANTASARI KIAN LANTANG MENANTANG BAMBANG HENDARSO D...
- JOKOWI : KALAU FREEPORT SULIT DIAJAK MUSYAWARAH, S...
- DIRAYU PDIP, PAN TEGAS TAK MENDUKUNG AHOK - DJAROT...
- PDIP : KERJASAMA PARPOL PENGUSUNG AHOK-DJAROT SALI...
- PUTARAN KEDUA PILKADA DKI, PENGAMAT : PERBAIKI DAT...
- GERINDRA SOAL ANGKET AHOK : FATWA MA BUKAN URUSAN ...
- AHOK SEBUT GUBERNUR JAKARTA BERPANGKAT SETARA LETN...
- BEGINI STRATEGI ANIES-SANDI JIKA LOLOS DI PUTARAN ...
- PEDASNYA SERANGAN BALIK KUBU JOKOWI LAWAN PIDATO SBY
- SBY PESIMIS POLISI BONGKAR DALANG DEMI MAHASISWA D...
- SBY NILAI KASUS AHOK TELAH DIPOLITISIR SEJAK AWAL
- KPU DAN BAWASLU DKI TEGASKAN KAMPANYE DI MASA TENA...
- HAK ANGKET PENYADAPAN SBY DAPAT LAMPU HIJAU DARI P...
- Agus Janji Buat Jalur Sepeda Aman Dan Nyaman di Ja...
- Mengungkap alasan Jokowi restui Bambang jadi calon...
- Megawati Turun Gunung Kampanye Menangkan Rano Karn...
- PWNU Jatim ungkap percakapan SBY dan Ma'ruf Amin y...
- Kuasa Hukum Ahok ke SBY: Jangan Buat Gaduh Suasana
- Gerindra Minta Luhut Pandjaitan Nasihati Ahok
- Presiden Jokowi: Kalau Ada Permintaan, Pertemuan d...
- SBY Disadap, Fraksi Demokrat Usulkan Hak Angket
-
▼
February
(22)

0 comments:
Post a Comment