Friday, June 2, 2017


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari, sebagai tersangka. Markus ditetapkan tersangka terkait kasus e-KTP. "KPK menetapkan MN (Markus Nari) sebagai tersangka. MN anggota DPR 2014-2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/6).


Menurut Febri, Markus nari ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penyidikan kasus keterangan palsu di persidangan e-KTP dengan tersangka Miryam S Haryani. "Sejak 30 Mei, MN dilakukan pencegahan ke luar negeri selama 6 bulan ke depan," jelas Febri.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kepemilikan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik anggota DPR dari Partai Golkar Markus Nari yang ditemukan penyidik KPK, saat melakukan penggeledahan di rumah pribadi dan dinasnya. 


Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penggeledahan terkait pemberian keterangan palsu oleh Miryam S Haryani dalam persidangan dugaan korupsi proyek e-KTP.

"10 Mei lalu penyidik menggeledah 2 rumah, pribadi dan rumah dinas milik Markus Nari, temukan dokumen, barang elektronik, HP, dan USB. Dokumen yang ditemukan copy BAP saksi Markus Nari dalam proses pemeriksaan di e-KTP. Kita dalami copy BAP itu dapat dari mana dan apakah ada kaitannya dengan pencabutan keterangan Miryam," ujar Febri, Rabu (31/5).


Markus sebelumnya sempat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Miryam namun tidak hadir dengan alasan ada kegiatan lain. Komisi anti rasuah itu pun menjadwalkan ulang.

Dia menjelaskan penyidik KPK merasa penting memanggil seluruh saksi atas kasus ini guna mendalami latar belakang tindakan Miryam di Pengadilan Negeri Tipikor yang mencabut seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) miliknya. Miryam mencabut BAP saat menjadi saksi pada sidang dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irman, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Sugiharto, mantan pejabat pembuat komitmen Kemendagri.


Tidak hanya itu saja, KPK juga secara intensif memeriksa Anton Taufik secara paralel beberapa hari lalu terkait kasus yang tersebut. Sama dengan Markus, Febri mengatakan pemeriksaan Anton Taufik juga untuk mendalami alasan politisi Hanura itu mencabut BAP miliknya yang berbuntut dugaan memberikan keterangan palsu.

"Markus akan dijadwal ulang 16 Mei 2017, untuk melihat faktor penyebab atau latar belakang pencabutan BAP saat Miryam jadi saksi tapi untuk saksi Markus Nari belum datang dan diagendakan ulang 16 Mei," pungkasnya.


Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Markus disebut pernah meminta uang Rp 5 miliar kepada Irman, selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Permintaan itu disebut guna memperlancar pembahasan APBN-P tahun 2012 di mana terdapat usulan penambahan anggaran untuk proyek e-KTP. Dalam persidangan, Markus membantah menerima aliran duit panas korupsi proyek e-KTP.


Tunjukkan kemahiran bemain poker anda, bersama dengan jutaan member lainnya di 

1 ID bisa bermain 4 Game ( Texas Poker, Domino, Ceme dan Capsa susun). Jika anda tertarik untuk mendaftar, anda bisa mengisi kode berikut untuk memenuhi kolom referal

Monday, May 29, 2017


Penyidik Polda Metro Jaya meningkatkan status imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dalam kasus dugaan pornografi di situs 'baladacintarizieq' Rizieq ditetapkan sebagai tersangka.


Direktur Rekrimsus Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Wahyu Hadiningrat saat dimintai konfirmasi membenarkan peningkatan status terhadap Rizieq tersebut.


"Iya, Rizieq tersangka," ujar Wahyu, Senin (29/5/2017).Hanya, Wahyu belum menjelaskan secara detail kapan peningkatan status tersangka terhadap Rizieq itu dilakukan. 


Namun ia memastikan Rizieq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan chat WhatsApp yang berkonten pornografi tersebut. "Iya," ucapnya singkat. Sementara itu, Wahyu menyebut berkas Firza Husein sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hari ini. 


"Untuk berkas FH sudah dilimpahkan hari ini," tuturnya. Dikonfirmasi belakangan, pengacara Habib Rizieq Eggi Sudjana mempersoalkan penetapan tersangka ini. 


Menurut Eggi ada prosedur yang dilanggar kepolisian dalam penetapan tersangka ini. Eggi juga menilai bangunan kasus ini janggal. Seharusnya, kata Eggi, yang diusut adalah orang yang menyebarkan gambar dan membuat situs baladacintarizieq itu.


Tunjukkan kemahiran bemain poker anda, bersama dengan jutaan member lainnya di 

1 ID bisa bermain 4 Game ( Texas Poker, Domino, Ceme dan Capsa susun). Jika anda tertarik untuk mendaftar, anda bisa mengisi kode berikut untuk memenuhi kolom referal

Saturday, May 27, 2017


Penangkapan oknum auditor utama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai bukti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperjual belikan.


Apalagi, KPK sudah memastikan bahwa penangkapan itu terkait pengurusan audit sebuah kementerian untuk mendapatkan predikat WTP.


Atas dasar itu Seketaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mendesak dilakukannya reformasi total di internal BPK. Menurutnya metodologi audit BPK harus diubah.


Outputnya bukan asal predikat WTP yang justru menjadi lahan basah korupsi. Kami menilai penangkapan auditor BPK ini memecahkan motos bahwa memang benar ada jual beli WTP, ujar Yenny dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/5/2017).


Dia menilai penangkapan auditor itu sebagian pukulan telak bagi BPK. Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong reformasi BPK setelah penangkapan tersebut.


Tahun depan akan dipilih enam anggota BPK. Revisi syarat anggota bukan parpol dan di seleksi KPK dan BPK menjadi harga mati, ucapnya.


Tunjukkan kemahiran bemain poker anda, bersama dengan jutaan member lainnya di 

1 ID bisa bermain 4 Game ( Texas Poker, Domino, Ceme dan Capsa susun). Jika anda tertarik untuk mendaftar, anda bisa mengisi kode berikut untuk memenuhi kolom referal

Thursday, May 25, 2017

Detik-detik Bom Kampung Melayu Meledak Versi Polisi

Kepolisian menyatakan telah mendapatkan kesaksian-kesaksian penting untuk merangkai kronologi ledakan bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.


Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, saksi-saki yang telah dimintai keterangan di antaranya, Bripda Goldino, Bripda Febriyanto, Bripda Haryo, Bripda M. Novi dan Bripda Hendro.

Irjen Setyo mengatakan, saat kejadian, kelima anggota polisi tersebut sedang menjalankan tugasnya, melakukan pengamanan di sekitar TKP bersama anggota lainnya.


"Kronologi kejadian adalah sebagai berikut. Kejadian menurut keterangan saksi atas nama Bripda Febriyanto Sinaga, menerangkan bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi sedang dinas pengamanan antisipasi pawai obor. 

Ia ditugaskan di terminal Kampung Melayu. Saat saksi sedang makan pecel lele di dekat TKP yang berjarak sekitar 50 meter, saksi mendengar ada ledakan pertama," kata Irjen Setyo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis, 25 Mei 2017. Mendengar suara ledakan itu, Febriyanto langsung berlari menuju arah suara ledakan.


"Saksi langsung lari ke TKP bersama temannya yaitu Bripda M. Al Agum. Sesampai di TKP, saksi mencuim bau yang sangat menyengat dan kepulan asap tebal berwarna putih. Saksi melihat di TKP ada empat orang tergeletak. 

Yaitu anggota Shabara Polda Metro Jaya atas nama Bripda Yogi, Bripda Taufan dan dua anggota lainnya yang dia tidak bisa lihat wajahnya," ujarnya. Melihat kondisi seperti itu, Febriyanto berusaha memberikan pertolongan dengan mengevakuasi temannya sesama anggota polisi.


"Saksi berusaha mengevakuasi korban dengan menyetop kendaraan yang lewat. Pada saat saksi mengevakuasi, sekitar pukul 21.05 WIB, terjadi ledakan kedua yang jaraknya sekitar 10 meter dari TKP pertama. 

Saksi merasakan sakit pada telinga karena ledakan dan tekanan udara dari ledakan tersebut. Saksi panik dan menyelamatkan diri dengan cara menjauh dari TKP dan meminta tolong kepada pengendara motor untuk mengantarnya ke Mapolres Jakarta Timur untuk melapor," kata Setyo.


Sementara itu, barang bukti yang berhasil dikumpulkan yaitu serpihan tubuh manusia, lempengan alumunium, serpihan kain, ransel, pakaian atribut korban, material yang diduga bahan bom, kabel switcher, casing HP, KTP dan foto kopi KTP, dan setruk pembelian panci di sebuah minimarket di Padalarang.

"Barang bukti yang ditemukan saat olah TKP semalam, semua dimasukkan ke dalam plastik untuk keamanan. Hingga kini, pelaku masih diselidiki," kata Setyo.


Tunjukkan kemahiran bemain poker anda, bersama dengan jutaan member lainnya di 

1 ID bisa bermain 4 Game ( Texas Poker, Domino, Ceme dan Capsa susun). Jika anda tertarik untuk mendaftar, anda bisa mengisi kode berikut untuk memenuhi kolom referal

Wednesday, May 24, 2017


Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak menghormati keputusan terpidana kasus penodaan Agama Islam Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) yang mencabut banding di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menurutnya, itu adalah keputusan pribadi Ahok sehingga tak bisa dipaksakan orang lain.


"Ya ini hak pribadi daripada Ahok, karena beliau tidak mau banding ya kita hormati lah," ujar Wapres JK saat memberikan keterangan pers di Rumah Dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (23/5).


Kemarin (22/5), Istri Ahok Veronica Tan bersama kuasa hukum mendatangi PN Jakarta Utara. Mereka mencabut banding Ahok setelah ditetapkan pengadilan divonis dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama.


"Jadi kami sekeluarga setelah diskusi panjang memutuskan untuk melakukan pencabutan banding," ujar kuasa hukum sekaligus adik Ahok, Fifi Lety Indra di PN Jakarta Utara. 


Ditanya mengenai alasan pencabutan banding, Fifi enggan berkomentar. Sedangkan kuasa hukum Ahok lainnya, I Wayan Sudirta menjelaskan pencabutan banding dilakukan atas permintaan keluarga Ahok."Memori bandingnya tetap, bandingnya dicabut," kata Wayan.


Meskipun pernyataan banding dari keluarga Ahok dicabut, namun proses banding untuk Ahok akan tetap berjalan. Sebab, bukan hanya keluarga Ahok saja melakukan banding. Sebelumnya Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah resmi mengajukan banding vonis Ahok ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.


Tunjukkan kemahiran bemain poker anda, bersama dengan jutaan member lainnya di 

1 ID bisa bermain 4 Game ( Texas Poker, Domino, Ceme dan Capsa susun). Jika anda tertarik untuk mendaftar, anda bisa mengisi kode berikut untuk memenuhi kolom referal

Monday, May 22, 2017

Djarot Tak Mau Anies Sandi Masukkan Program Tak Penting

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, telah menyerahkan tugas-tugas teknis terkait koordinasi program dari Gubernur terpilih periode 2017- 2022, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 


Sekda dan Bappeda mewakili Pemprov DKI dalam berkoordinasi dengan Anies dan Sandi untuk menyesuaikan program gubernur dan wakil gubernur terpilih itu dengan program yang telah ada. 


Menurut Djarot, dia telah berpesan kepada Sekda dan Bappeda agar tak memasukkan program- program yang tidak dibutuhkan atau kurang bermanfaat. 


"Jangan sampai kejebak, terus ngomong masalah proyek. Ini sistem kita sudah e-budgeting dan terbuka. Jangan disisipin proyek yang sebetulnya tidak dibutuhkan atau kurang manfaat," kata Djarot d Balai Kota Jakarta, Senin, 22 Mei 2017. 


Menurutnya, tim dari Pemprov DKI harus mensortir program yang diusulkan tim Anies-Sandi. Jika program yang diusulkan itu hampir sama dengan program yang telah ada, maka hal itu tinggal melakukan penyesuaian tanpa harus merubah dari awal. 


"Misalnya untuk tempat pelayanan umum yang akomodir saudara-saudara kita yang disabilitas. Itu sudah. Banyak yang sudah. Digandengkan saja usulan dia sama yang sudah masuk yang juga kita programkan apa. Ditanyakan dulu. Jadi teknis yang bicara biar Sekda dan Bappeda" lanjut Djarot, yang akan mengakhiri tugasnya pada Oktober mendatang.


Tunjukkan kemahiran bemain poker anda, bersama dengan jutaan member lainnya di 

1 ID bisa bermain 4 Game ( Texas Poker, Domino, Ceme dan Capsa susun). Jika anda tertarik untuk mendaftar, anda bisa mengisi kode berikut untuk memenuhi kolom referal

Sunday, May 21, 2017


Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar tidak akan meminta maaf kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kuasa ‎hukum Antasari Azhar‎, Boyamin Saiman menegaskan kliennya tidak akan memelas dengan meminta maaf kepada SBY.


Karena apa yang menimpa Antasari Azhar, yakni divonis 18 tahun penjara karena difitnah membuhunuh Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen diyakini adalah pesanan SBY. "Sampai kiamat Antasari tidak akan meminta maaf ke SBY," ujar Boyamin, Sabtu (20/5).


Namun Antasari tetap menghargai keputusan Bareskrim Mabes Polri yang tidak akan menaikkan kasus dugaan kriminalisasi yang menimpanya ke tahap penyidikan. Kata dia, sebagai mantan jaksa, apapun keputusan Bareskrim Polri akan diterimanya. 


"Yang terpenting Pak Antasari sudah berani melapor dengan segala risikonya tidak sekadar klaim," pungkasnya.Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Antasari melakukan permohonan maaf kepada SBY. 


Hal itu dilakukan setelah Bareskrim Polri tidak menaikan kasus yang pernah menyeratnya ke tahap penyidikan. Permintaam maaf itu perlu dilakukan Antasari karena pada saat di Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu. 


Dia menuduh SBY sebagai Presiden Indonesia keenam mengunakan kekuasaan untuk merancang pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Sehingga tudingan yang dilakukan oleh Antasari tidak mendasar dan sifatnya adalah menyesatkan.


Tunjukkan kemahiran bemain poker anda, bersama dengan jutaan member lainnya di 

1 ID bisa bermain 4 Game ( Texas Poker, Domino, Ceme dan Capsa susun). Jika anda tertarik untuk mendaftar, anda bisa mengisi kode berikut untuk memenuhi kolom referal